Slider

Towi - Towi

Nias

Nias Selatan

Nias Utara

Gunung Sitoli

Nias Barat

Pemilu 2014

Ini 56 Lembaga Survei dan 19 Lembaga Pemantau Pemilu 2014

BeritaNiasCom - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis 56 lembaga survei dan 19 lembaga Pemilu 2014. Hal ini dilakukan agar koordinasi antar lembaga bisa berjalan dengan tertib dan bisa saling membantu.

Data KPU menyebutkan 19 lembaga pemantau tersebut sudah mendapat akreditasi. Sedangkan 56 lembaga survei sudah mendaftarkan diri ke KPU. Selain dari lembaga yang dirilis KPU maka dilarang untuk mempublikasikan hasil survei dan melakukan pemantaun Pemilu. Hal ini sesuai dengan UU no 8/2012 tentang Pemilu.

Berikut Daftar 56 Lembaga Survei Pemilu 2014 yang dirilis KPU:

1. PT Lingkaran Survei Kebijakan Publik
2. PT Citra Komunikasi LSI
3. PT Konsultan Citra Indonesia
4. Media Survei Nasional
5. PT Citra Publik Indonesia
6. PT Indikator Politik Indonesia
7. PT Data Lembaga Survei Indonesia (LSI)
8. PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
9. PT Roy Morgan Research
10. Lembaga Jaringan Isu Publik
11. PT Cyrus Nusantara
12. PT Citra Publik
13. PT Media Survei Indonesia
14. Saiful Mujani Research and Consulting
15. CIRUS Surveyors Group
16. Lembaga Survei Nasional
17. Pusat Data Bersatu
18. Lembaga Survei Jakarta
19. Pol-Tracking Indonesia
20. Indopoling Network Research, Strategy and Consulting
21. Political Communication Institute
22. Markplus Insight
23. Indonesia Research Centre (PT Pusat Riset Indonesia)
24. Pusat Kajian Kebijakan san Pembangunan Strategis (Puskaptis)
25. PT Indo Barometer
26. Charta Politika Indonesia
27. Polmark Indonesia
28. Jaringan Suara Indonesia (JSI)
29. Studi Suara Rakyat (SSR)
30. Lentera Data Riset
31. Lembaga Polling Indonesia (LPI)
32. Political Weather Station
33. Lembaga Klimatologi Politik
34. New Indonesia (Yayasan Lembaga Survei Publik Bekasi)
35. Puslitbang Diklat LPP RRI
36. PT Kompas Media Nusantara
37. Institute for Strategic and Development Studies
38. PT Alvara Strategi Indonesia
39. Politicawev.com (PT Tridaya Nusantara Internasional)
40. Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN)
41. PT Premiere Epsilon Indonesia
42. Soegeng Sarjadi School of Government (Yayasan Indonesia Cerdas Soegeng Sarjadi)
43. Indonesia Research and Survey (IRES)
44. Citra Survei Indonesia (CSI)
45. PT Indo Survey dan Data Strategy (ISS)
46. PT Tylor Nelson Sofres Indonesia
47. Populi Center
48. Lembaga Real Count Nusantara
49. Nurjaman Center For Indonesian Democrazy (NCID)
50. Lembaga Pemilih Indonesia
51. Survei dan Polling Indonesia (SPIN)
52. Indonesia Survey Center (JSC)
53. Founding Father House (Graha Bapak Pendiri Bangsa)
54. Litbang Koran SINDO (PT. Media Nusantara Indonesia)
55. Riset Kebijakan dan Otonomi Daerah (Rekode)
56. Losta Institute

Berikut 19 Lembaga pemantau Pemilu 2014 yang telah terakreditasi:

1. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)
2. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPPP)
3. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
4. Garda Santri Nusantara
5. Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care)
6. Pendiri Yayasan Kemanusiaan Erihatsu Samasuru Lesuri Tapirone
7. Perkumpulan Reclassering Indonesia
8. Yayasan Pembangunan Kwalitas Bangsa Cq Lembaga Study International Ora Et Labora
9. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
10. Partnership for Govermance Reform (Kemitraan)
11. LSM Pijar Keadilan
12. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
13. Perkumpulan Badan Eksekutif Litbang dan Advokasi Sosial (BELAS)
14. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)
15. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)
16. Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI)
17. PT CYRUS Nusantara
18. Institute for Democracy, Politics and Human Right (Indepth Indonesia)
19. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)

HIMNI Salurkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Warga Nias Tolang Jae Tapsel

Tapanuli Selatan - Ormas Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) melalui tim Adhoc yang di bentuk mendatangi lokasi tempat pengungsing warga nias yang ada di Tolang Jae, Kabupaten Tapanuli. Rombongan dipimpin langsung oleh Agustus Gea selaku Ketua Umum DPP HIMNI. Tim Adhoc  merupakan satuan kerja sementara yang dibentuk oleh DPP HIMNI untuk bisa mengadvokasi sekaligus mencari keadilan kepada warga nias yang ada di Tolang Jae Tapanuli Selatan.

Kasus Tolang Jae terjadi pada tanggal 22 Desember 2013, diperkirakan pukul 00:30 wib dini hari sekelompok orang tak dikenal (± 20 orang) melakukan pembakaran rumah warga etnis Nias di Tolang Jae. Pada saat itu, yang terbakar adalah 2 unit rumah. Sebelum dibakar, kedua rumah didobrak dan dijarah. Sekedar informasi warga nias disana sudah menetap dan mengelola lahan sejak tahun 1980.

Tim Adhoc untuk pertama kalinya turun langsung melihat keadaan dan kondisi warga nias yang ada di Tolang Jae sekaligus mendatangi Kapolres Tapsel dan juga Bupati Tapsel guna mendapatkan informasi sejauh mana penanganan yang telah di lakukan oleh pemerintah setempat.

Martinus Lase dan Idealisman Dachi Ajukan Cuti Sebagai Jurkam

Medan,  - Gubsu H Gatot Pujo Nugroho sebagai Wakil Ketua DPP PKS dan tiga kepala daerah di Sumut sudah mengajukan cuti ke Kementerian Dalam Negeri karena ditunjuk menjadi juru kampanye oleh partainya.

Hal itu dikatakan Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Pemprovsu, Jimmy Pasaribu kepada wartawan di kantornya, Senin (10/3/2014).  "Khusus Wali Kota Gunung Sito Martinus Lase,  Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi, dan Wali Kota Tanjung Balai H Thamrin Munthe, kita tidak tahu sebagai Jurkam partai apa mereka. Coba aja ditanya ke kabupaten/kota-nya," katanya.

Terkait pengajuan cuti Gubsu itu, katanya, sudah diajukan ke Kemendagri tetapi belum mendapatkan jawabannya. Biasanya, lanjut Jimmy, jawaban diterima paling lama 12 hari sebelum hari kampanye. "Kalau Wagubsu belum ada kabar kalau akan mengambil cuti. Gubsu cuma sehari saja cutinya. Satu hari tidak masalah, yang penting roda pemerintahan tetap jalan," katanya.

Seperti yang diketahui bahwa izin kampanye telah diatur pada PP Nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri yang akan menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD kabupaten/kota, serta pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu. "Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan kampanye," ucapnya.

Enam Alasan Kepulauan Nias Jadi Provinsi

Nias - Ketua Forum Kepala Daerah Kepulauan Nias Edward Zega menyebut ada enam alasan Kepulauan Nias harus jadi satu provinsi. Hal ini dikemukakan di hadapan Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, di Pendopo Kabupaten Nias, Gunungsitoli, Kamis (6/3).

Pertama, potensi dan karakteristik wilayah sebagai daerah kepulauan dengan formasi laut yang dominan, membutuhkan pendekatan pembangunan yang spesifik, berbeda dengan pendekatan pembangunan di daerah lain di Provinsi Sumatera Utara.

Kedua, ketertinggalan dan kesenjangan pembangunan wilayah dan masyarakat kepulauan Nias termasuk dalam kategori daerah tertinggal dengan tingkat penduduk miskin terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Alokasi dana pembangunan dari APBD provinsi sangat minim dan tidak sebanding dengan kebutuhan yang semestinya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kepulauan Nias tidak mendapatkan posisi prioritas, sehingga semakin dirasakan adanya kesenjangan antara wilayah kepulauan Nias dengan daerah lain.

Ketiga, aspek pertahanan dan keamanan. Sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan wilayah negara asing, kepulauan Nias sangat rawan, sehingga sangat dibutuhkan keberadaan pemerintahan tingkat provinsi yang memiliki kewenangan mengoordinasikan secara langsung ke pemerintah pusat mengenai peningkatan pertahanan dan keamanan.

Keempat, kedudukan kepulauan Nias dalam rencana tata ruang dan wilayah nasional termasuk dalam pusat kegiatan wilayah sebagai kota rehabilitasi akibat bencana alam dan masuk dalam percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional. Berarti, kepulauan Nias merupakan salah satu wilayah nasional strategis.

Kelima, letak pemerintahan yang jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Jarak yang cukup jauh menyebabkan pembinaan dan pengendalian pemerintah provinsi ke kabupaten/kota kurang optimal. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas-tugas koordinasi dari kabupaten/kota ke provinsi membutuhkan biaya besar dan waktu yang lebih lama.

Keenam, letak geografis kepulauan Nias yang berada pada jalur rawan bencana menjadikan kebijakan pembangunan di wilayah kepulauan Nias harus mengintegrasikan kebijakan pengurangan resiko bencana secara spesifik. Penanggulangan bencana membutuhkan bantuan yang tepat, terutama pada fase darurat, sehingga kurang efektif apabila Satkorlak yang berada di provinsi memiliki jarak yang terlalu jauh dengan lokasi bencana.

“Gambaran umum yang telah saya sampaikan diharapkan menjadi catatan penting bagi kita semua, dan bagi tim observasi lapangan, semoga kita memiliki paradigma yang sama dalam memandang emergency pembentukan Provinsi Kepulauan Nias,” ujar Edward

Mahasiswa Desak Kejatisu Tetapkan Status Bupati Nias Selatan

Medan - Ratusan Mahasiswa yang tergabung Koalisi Mahasiswa Indonesia Raya (KMIR) yang berasal dari beberapa organisasi yaitu DPD FKI-1; Fordem Nisel; dan Kesatuan Mahasiswa Nias melakukan demonstrasi di depan pintu gerbang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, meminta Kejatisu segera tetapkan status Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi, Rabu (6/3/2014).
Unjuk rasa ini bertepatan dengan jadwal pemeriksaan Bupati Nias Selatan sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nias Selatan  beberapa waktu lalu.
Koordinator Umum Aksi Suhertiyanus Dachi didalam orasinya menuntut pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memperjelas status Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi pada dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Nias Selatan, namun jika hal tersebut tidak di indahkan, suhertianus mengatakan bahwa para demonstran akan datang dengan membawa massa yang lebih banyak lagi.
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Chandra Purnama yang menerima para demonstran menyampaikan bahwa kasus dugaan korupsi di Nias Selatan akan segera di tuntaskan sesuai prosedur hukum, seraya berharap masyarakat bersabar.
"Sementara perdalam, perdalam itu artinya percepatan dengan 17 tersangka yang sudah kita tetapkan, posisi Bupati hadir sebagai saksi, karena ada anggaran disana, apa yang dia ketahui dari jabatannya, terkait pengadaan tanah itu," tutur Chandra
Sementara itu, Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi usai menjalani pemeriksaan menyampaikan kepada wartawan, dimana dirinya diperiksa terkait tupoksinya sebagai kepala pemerintahan di Nias Selatan. 
"Dalam tupoksi aja ini, gak ada yang lain-lain, gak ingat lagi. Tugas bupati dalam pemerintahan," ucap Idealisman.
Pantauan wartanias.com akibat demonstrasi ini, lalu lintas depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sempat macet dan akhirnya di alihkan ke jalur lain.

Gubernur Gatot Pujo Nugroho Terbitkan SK Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias

BeritaNiasCom - Dokumen penting yang ditunggu-tunggu itu akhirnya diperoleh juga. Malam ini, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho secara resmi menyerahkan surat rekomendasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

Bertempat di Kantor Gubsu, Medan, tersebut, Gatot menandatangani SK dan Peta Provinsi Kepulauan Nias. Selanjutnya, menyerahkannya kepada kepada dua anggota DPRD asal Pulau Nias, Restu Kurniawan Sarumaha dan Analisman Zalukhu sekitar pukul 22.00 Wib.

“Gubsu sudah menandatangani dan menyerahkan surat rekomendasinya. Kita sudah terima. Kita berterima kasih atas dukungan Gubsu demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias. Dengan ini maka seluruh persyaratan administrasi telah kita penuhi semua,” ujar Restu kepada Nias Online , Kamis (20/2/2014) malam usai menerima SK tersebut.

Restu menjelaskan, ditandatanganinya SK tersebut merupakan momen monumental dalam mempersiapkan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.

“SK Gubsu itu sesuatu yang kita impikan. Jauh lebih berharga dari intan sekalipun. Memang perjuangan kita belum final. Masih ada di DPR RI. Tapi setidaknya urusan di Provinsi sudah kami kerjakan,” jelas dia.

Restu menjelaskan, malam ini juga, SK dan Peta Provinsi Kepulauan Nias tersebut diserahkan kepada Ketua Forum Kepala Daerah (Forkada) yang juga Bupati Nias Utara Edward Zega dan BPP PKN.

Dengan demikian, seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk pengajuan dan pembahasan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias tersebut sudah lengkap.

Selanjutnya, tinggal menunggu verifikasi lapangan oleh Tim Kementerian Dalam Negeri, DPR RI dan DPD RI. Verifikasi itu akan menentukan apakah usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias akan menjadi prioritas dalam pembahasan di DPR.

Sebelumnya, setelah menunggu sangat lama, dalam pertemuan dengan para kepala daerah asal Kepulauan Nias, lima anggota DPRD Sumut asal Kepulauan Nias dan pengurus Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) yang digelar di Jakarta pada Rabu (12/2/2014), Gatot menyatakan kesediaan menerbitkan surat rekomendasi itu.

Usulan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sendiri telah disetujui oleh DPR RI pada akhir tahun lalu menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR RI. Bersama usulan itu, DPR juga menyetujui 64 usulan DOB lainnya.

Awal tahun ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi lampu hijau dengan menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) atas RUU-RUU tersebut sebagai bukti kesediaan pemerintah membahas RUU tersebut bersama DPR RI.

Berbuat Maksimal

Restu juga mengungkapkan kebahagiaannya dengan terbitnya SK itu. Dia menjelaskan, secara pribadi, bagi dia itu adalah sejarah.

“Kita semua bergembira. Khusus untuk saya pribadi, ini adalah sejarah. Bahwa saya telah berbuat semaksimalnya untuk pembentukan Provinsi Kepulauan Nias,” papar dia.

Dia mengatakan, bagi masyarakat Nias, itu adalah berkat. Sebab, tambah dia, kalau Provinsi Kepulauan Nias jadi dan disahkan DPR RI maka itu akan menjadi lompatan menuju kesejahteraan. (en)

Sumber: www.niasonline.net

Meluruskan Informasi

Berita ini juga sekaligus untuk meluruskan informasi yang berkembang selama ini, yang menyebutkan bahwa SK Gubernur Sumut mengenai Persetujuan Provinsi Kepulauan Nias sudah di keluarkan pada tanggal 12 Pebruari 2014. 



Ini Daftar Kelulusan CPNS Honorer Kategori 2 Kabupaten Nias Selatan

BeritaNiasCom, - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melansir data kelulusan peserta tes CPNS honorer kategori 2 untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan. BeritaNiasCom mengutip data dari informasi yang ditampilkan melalui situs www.cpns.liputan6.com, salah satu media resmi pengumuman kelulusan oleh pemerintah pada Rabu (19/2/2014).

Daftar rinci peserta yang lulusan tersebut dapat dilihat dan diunduh di http://cpns.liputan6.com/?kementerian=Pemerintah+Kab.+Nias+Selatan&submit=Download

Selain Kabupaten Nias Selatan, beberapa Kabupaten lainnya yang ada di Kepulauan Nias juga sudah bisa di akses melalui situs www.cpns.liputan6.com.

Silahkan kunjungi situs tersebut untuk melihat apakah anda, saudara atau sahabat anda berhasil lulus pada CPNS Kategori 2.