BeritaNias.Com - Nias Selatan.
Badan pengawas pemilu ( Bawaslu) RI dilaporkan oleh salah seorang masyarakat kepada DKPP terkait hasil kerja Tim Seleksi anggota Bawaslu kabupaten/Kota Zona V Sumatera Utara yang telah mengumumkan nama nama peserta yang lulus seleksi CAT dan Psikotest. Kuat dugaan bahwa Timsel dan Bawaslu RI memanipulasi secara terstruktur, sistematis dan masif hasil CAT & psikotes para peserta yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang kepemiluan.
Dari salinan surat yang diperoleh wartawan-wartawan dari Dahali G sebagai pelapor menyampaikan 13 (tiga belas) poin yang menjadi dasar laporan nya.
"Benar, itu surat laporan kami dan sebagian bukti sudah lengkap " Ungkap Sua Duha mewakil Pelapor sebagai Kuasa hukumnya saat dihubungi lewat selulernya.
Pelapor menduga bahwa Bawaslu & Timsel melanggar prinsip Pemilu yakni tidak Terbuka & tidak Berkepastian Hukum dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Patut diduga secara terstruktur, sistematis dan masif Bawaslu dan Timsel dengan sengaja melakukan manipulasi hasil CAT & psikotes calon anggota Bawaslu Kabupaten/kota. Ini pelanggaran UU 7 Tahun 2017.
"Dari sisi jadwal tahapan saja bang sudah bermasalah. Pun pengumuman terakhir Cat dan Psikotest langsung Bawaslu RI yang keluarkan surat bahwa terjadi penundaan, eh itupun molor dari jadwal yang telah mereka tentukan sendiri. " Ungkap Sua kemudian.
Untuk diketahui, Bawaslu RI sebelumnya telah mengeluarkan surat pengumuman Perpanjangan Pengumuman Hasil Test Tertulis dan Test Psikologis dimana jadwalnya berubah dari sebelumnya Senin 10 Juli s.d Selasa 11 Juli 2023 menjadi Senin 10 Juli s.d Kamis 13 Juli 2023, Namun kenyataan nya pengumuman keluar pada Jumat 14 Juli 2023 dini hari.
"Jangan permainkan Demokrasi di Kabupaten Nias Selatan yang sudah mulai baik, jangan dirusak kembali oleh ulah oknum Timsel dan Bawaslu RI. " tegas Sua.
" Di surat pengumuman mereka mengatakan hal teknis yang menyebabkan molornya waktu pengumuman. Tapi di beberapa media mereka menjelaskan yang meraka katakan teknis karena belum mendapatkan nilai. Kemudian adalagi gara gara gangguan Server dan gangguan aplikasi " Ungkapnya.
"Nanti saja dibuktikan di persidangan ya bang, capek saya menjelaskan. Soalnya ada 13 poin yang menjadi dasar kita untuk melaporkan. " Tutup Sua mengakhiri sambungan telpon.
Sementara salah seorang Akademisi di salah satu Perguruan di kabupaten Nias Selatan, Tobias Duha mendukung pelaporan ini demi perbaikan tahapan dalam perekrutan penyelenggara yang jika dimulai dengan tidak transparan maka dipastikan pemilu tahun 2024 tidak akan transparan dan ini jelas sangat merugikan khususnya masyarakat Nias Selatan.
" Kita saja menempuh pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi pasti mendapatkan Bukti hasil studi, baik Raport maupun Indeks Prestasi " Ujar Tobias Mengawali.
"Kalau sudah proses perekrutan tidak transparan, bisa gawat Nias Selatan ketika Pemilu tahun 2024 nanti. Dalam 12 nama yang sudah di umumkan oleh timsel sangat aneh karena ada nama yang tidak lolos sebagai PPK karena yang bersangkutan sebagai timsukses salah seorang calon pada pemilu 2019 bahkan turut serta jadi saksi, tiba-tiba bisa lolos, patut diduga bahwa yang bersangkutan di loloskan agar calonnya bisa lolos pada pemilu tahun 2024 dan ini sangat mencederai, karena Bawaslu itu adalah lembaga independen" Ungkap Tobias.
Pria yang juga aktivis GMKI ini menyesalkan ketika ada perekrutan akan selalu jadi polemik seperti pada proses perekrutan KPU Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2018 lalu dimana terjadi kecurangan yang menyebabkan Timsel dipecat.Dia juga berharap Bawaslu RI harus bijak dalam hal ini.
"Untuk menjawab keraguan masyarakat sebaiknya nilai CAT dan Psikotes ini harus di buka demi terwujudnya keterpilihan penyelenggara yang transparan dan akuntabel" Ungkapnya penuh harapan.
"Bawaslu RI menjadi pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini, jangan sampai nantinya timsel bekerja berdasarkan titipan, ini sangat mencederai. Maka sebaiknya dengan adanya pengumuman 12 orang yang lolos CAT dan Psikotes ini untuk mereview ulang timsel, sebaiknya timsel harus di ganti dengan orang-orang yang independen" Tambah Tobias Duha mengakhiri pembicaraan.
