Hot News[hot](3)

Kepulauan Nias[three](3)

Nasional[dark](3)

Pariwisata[two]

Towi - Towi [slider]

Politik[combine]

Minggu, 31 Mei 2020

102 Daerah Diizinkan Terapkan New Normal, Ini Daftarnya

BeritaNias.Com, Jakarta - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada ratusan pemerintah daerah (pemda) untuk menerapkan tatanan normal yang baru atau 'new normal'. Ada 102 pemda yang diberikan kewenangan tersebut.

"Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19," demikian keterangan BNPB yang diinformasikan melalui akun Twitter @BNPB_Indonesia, seperti dilihat BeritaNias.Com, Minggu (31/5/2020).

Sebanyak 102 daerah itu tersebar di 23 provinsi. BNPB menjelaskan pemberian kewenangan didasari atas kriteria epidemiologi.

"Ke-102 Kabupaten Kota tersebut merupakan rekomendasi dari tim pakar melalui berbagai pendekatan. Pendekatan yang dipakai adalah berdasarkan kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO)," begitu tweet lanjutannya.

Berikut ini rincian 102 daerah yang dizinkan new normal

1. Aceh: Pidie Jaya, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Jaya, Raya, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Kota Sabang, Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Besar
2. Sumatera Utara: Nias Barat, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, Nias, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Nias Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Kota Gunungsitoli, dan Nias Selatan
3. Kepulauan Riau: Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas
4. Riau: Rokan Hilir, dan Kuantan Singgigi
5. Jambi: Kerinci
6. Bengkulu: Rejang Lebong
7. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Empat Lawang
8. Bangka Belitung: Belitung Timur
9. Lampung: Lampung Timur dan Mesuji
10. Jawa Tengah: Tegal
11. Kalimantan Timur: Mahakam Ulu
12. Kalimantan Tengah: Sukamara
13. Sulawesi Utara: Bolaang Mongondow Timur dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
14. Gorontalo: Gorontalo Utara
15. Sulawesi Tengah: Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut
16. Sulawesi Barat: Mamasa
17. Sulawesi Selatan: Toraja Utara
18. Sulawesi Tenggara: Buton Utara, Buton Selatan, Buton Utara, Buton, Konawe Utara, Konawe Kepulauan
19. Nusa Tenggara Timur: Ngada, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Alor, Sumba Barat, Lembata, Malaka, Rote Ndao, Manggarai Timur, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Kupang, Belu, dan Timor Tengah Selatan
20. Maluku Utara: Halmahera Tengah dan Halmahera Timur
21. Maluku: Kota Tual, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya
22. Papua: Yahukimo, Mappi, Dogiyal, Kepulauan Yapen, Paniai, Tolikara, Yalimo, Deiyai, Puncak Jaya, Mamberamo Raya, Nduga, Pegunungan Bintang Asmat, Supiori, Lanny Jaya, Puncak dan Intan Jaya
23. Papua Barat: Kaimana, Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak

Sabtu, 30 Mei 2020

Kajari Nisel Himbau Penyaluran Bansos Ikuti Sesuai Ketentuan

BeritaNias.Com, Nias Selatan - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nias Selatan (Nisel) Rindang Onasis mengimbau agar penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) harus sesuai ketentuan dan tepat sasaran kepada warga penerima manfaat agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.
Hal itu disampaikannya kepada Awak Media, Jumat (29/5/2020) didampingi Kasipidsus Solidaritas Telaumbanua, menanggapi ramainya komplain masyarakat di Medsos belakang ini perihal penyaluran bantuan pangan dari Pemprov Sumut yang dinilai kurang sesuai antara item yang dibagi dengan taksasi harganya.
“Saya sebagai bagian dari gugus tugas beberapa kali menyampaikan pada pertemuan agar  bantuan disalurkan sesuai ketentuan. Misalnya ada besaran uang yang ditetapkan maka jumlah item yang diberikan mesti sesuai dengan harganya,”ucap Kajari.
Menurut Rindang, setiap penggunaan keuangan negara wajib mengikuti ketentuan agar masyarakat dapat merasakan peran pemerintah, apalagi dimasa pandemi Corona ini, dan Diakuinya memang terkadang sering terjadi kesilapan dilapangan. Hal itu dikatakannya bisa menjadi bahan evaluasi kedepan, yang penting tidak ada unsur menguntungkan pihak atau oknum pada bansos yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak Corona itu.
Sebelumnya ramai di medsos komplain masyarakat terhadap item penyaluran bantuan pangan dari Pemprov Sumut yang ketentuannya Rp 225.000. Adapun item yang dalam satu paket yakni beras merk 888 10 Kg, susu merk tiga sapi 2 kaleng, minyak Bimoli 2 Kg, Intermi 20 bungkus, Gula pasir 1 Kg, dinilai hanya sekitar Rp 204.000 dan sisa Rp 21.000 per paket dari harga Rp 225.000. Mereka menilai adanya kecurangan untuk meraih untung terhadap bantuan masyarakat.
Sementara Bupati Hilarius Duha  saat dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA) Telphon genggamnya mengatakan, tolong dicek saja langsung dan juga bisa langsung ke penyedia barang, karna kalau saya yang beri info mungkin bisa tidak objektif, dan sekalian tanyakan ongkos angkutnya dan ongkos packingnya kepada pengusaha/penyedia barang.
Dilanjutkannya, kalau seandainya jumlah totalnya senilai Rp. 204 000 apakah itu sudah termasuk packing dan ongkos angkut, makanya ditanyakan langsung ke penyedia barang. Dan ketika ditanya salah satu nana penyedia barang tersebut, “Bupati mengatakan”, penyedia barang beberapa perusahaan yang ada di nias selatan, dan langsung saja didatangi dan ditanya dan jangan melalui telekomunikasi biar jelas jawab Bupati. 

Jumat, 29 Mei 2020

KPK Luncurkan Aplikasi “JAGA Bansos” Cegah Penyimpangan Dalam Penanganan Pandemi COVID-19

BeritaNias.Com, Jakarta  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi “JAGA Bansos” yang bertujuan mencegah penyimpangan terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam penanganan pandemi COVID-19, Jumat (29/05/2020).

Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Appstore bagi pengguna iOs dan Playstore untuk pengguna Android.

Dalam peluncuran secara virtual yang disiarkan langsung di YouTube KPK, Ketua KPK Firli Bahuri juga melakukan video conference bersama Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

“Hari ini, kami luncurkan salah satu aplikasi yang dibangun oleh KPK, yaitu JAGA Bansos,” kata Firli.

Lebih lanjut, Firli menjelaskan bahwa setiap laporan masyarakat melalui aplikasi tersebut, pihaknya akan menindaklanjutinya.

“Setelah kita buka aplikasi JAGA Bansos, yang mengawal di KPK ada, kami ada piketnya dan setiap pelaporan ini kami langsung tindak lanjuti. Misalnya, ada di Jawa Barat, kami akan hubungi Provinsi Jawa Barat ada gubernur, ada inspektorat, ada kepala perwakilan BPKP. Jika ada pelaporan di tingkat kabupaten/kota, kami segera menghubungi bupati/wali kota,” tuturnya.


Tangkapan layar Ketua KPK Firli Bahuri melakukan video conference bersama Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Jumat (29/05/2020). Foto: ANTARA TV.
Firli juga mengatakan bahwa KPK telah bekerja sama dengan BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam rangka memastikan tidak terjadinya tindak pidana korupsi terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 tersebut.

“Kami juga telah melakukan kerja sama, baik dengan BPKP maupun LKPP, dalam rangka memastikan tidak terjadinya tindak pidana korupsi mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengadaan alat-alat kesehatan, bantuan sosial, maupun bantuan/donasi dari pihak ketiga. KPK sudah luncurkan surat edaran yang bisa dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan program-program tersebut,” ungkap Firli.

KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat agar penyaluran bansos tepat guna dan tepat sasaran.

KPK mendorong penggunaan DTKS dijadikan sebagai rujukan awal pendataan di lapangan yang teknisnya dilakukan dengan melibatkan hingga ke satuan kerja terkecil di tengah masyarakat, yaitu RT/RW, untuk melakukan perluasan penerima manfaat (non-DTKS) dan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dengan Dinas Dukcapil.

Dalam upaya pencegahan korupsi penanganan pandemi COVID-19, KPK juga telah membentuk tim pada Kedeputian Pencegahan yang bekerja mendampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di pusat maupun di daerah.


Empat titik rawan yang menjadi fokus area pendampingan adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa, refocusing dan realokasi anggaran COVID-19 pada APBN dan APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan bansos. (redaksi)

Selasa, 26 Mei 2020

Polres Nisel Akan Selidiki Pernikahan Usia Dini di Aramo

BeritaNias.Com, Nias Selatan - Polres Nias Selatan (Nisel) akan segera melalukan penyelidikan terkait informasi adanya pernikahan dini di Kecamatan Aramo, Kabupaten Nisel yang kini hangat diperbincangkan di Medsos.

Hal itu disampaikan oleh Kapolres Nisel AKBP I Gede Nakti Widhiarta SIK kepada wartawan melalui selulernya, Selasa (26/5/2020).

Kapolres mengatakan, pihaknya akan segera melakukan penyelidikan atas informasi yang beredar di Medsos terkait adanya pernikahan usia dini yang berlangsung di Desa Hilimejaya, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nisel itu.

“Kami segera mungkin melakukan penyelidikan terkait informasi itu. Jika benar dan melanggar aturan, akan diproses secara hukum. Kita koordinasi dengan KPAI, kemudian hasil investigasi dari KPAI itulah yang kita tindaklanjuti,  tegasnya.

Menurutnya, masalah pernikahan anak di bawah umur itu fatal, karena ada Undang-Undang (UU)  yang mengatur yakni UU 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

“Tetapi kita lihat terlebih dahulu permasalahanya seperti apa, diselidiki dulu kenapa sampai terjadi pernikahan itu. Baru kita bisa proses,”  ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Kepulauan Nias, terutama Kabupaten Nias Selatan tengah dihebohkan dengan adanya pernikahan usia dini yang beredar di Medsos Facebook. Mempelai laki-laki diduga masih dibawah umur, sementara umur mempelai wanita cukup matang. Kejadian itu berlangsung di Desa Hilimejaya, Kecamatan Aramo, Senin (25/05/2020).

Salah satu pemilik akun facebook yang membagikan foto pernikahan itu, Sulunga’ami Laia yang dikonfirmasi melalui via chating messager, Selasa (26/05/2020) membenarkan kejadian tersebut.

“Laki-lakinya belum tamat SMP, kalau ceweknya sudah tamat SMA. Keduanya menikah atas perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka. “Mereka bukan pacaran, tapi dijodohkan oleh orang tua,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa laki-laki tersebut berasal dari Kecamatan Susua. Namun dia tidak mengetahui siapa nama dari laki-lakinya, sementara ceweknya berinisial EL Warga Desa Hilimejaya, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nisel. (Red)

Senin, 25 Mei 2020

Viral Pernikahan Usia Dini di Aramo Nias Selatan

BeritaNiasCom, Nias Selatan - Saat ini masyarakat kepulauan Nias terutama di Kabupaten Nias Selatan tengah dihebohkan adanya pernikahan usia dini yang beredar di media sosial Facebook.

Seperti yang diposting oleh akun Facebook Sulunga’ami Laia pada Senin, (25/05/2020) sekitar pukul 17.47 wib.
Bunyi postingannya di Facebook itu yakni, #Selamat_Menempuh_Hidup_Baru_
#Ya_Kak_Semoga_Langgeng_
#Sampai_Kakek_Nenek
#Sekali lagi selamat menempuh hidup baru ya kak.
Diduga mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara umur mempelai wanita cukup matang. Kejadian itu berlangsung di Desa Hilimejaya Kecamatan Aramo, pada Senin (25/05/2020).

Tampak dalam foto, mempelai laki-laki tersebut hanya menggunakan baju kemeja warna biru bercorak dan sepatu cats warna hitam dengan celana kain warna hitam. Sementara perempuannya menggunakan baju kebaya sama seperti pakaian wanita saat menikah.  Hanya saja mempelai wanita menggunakan sandal jepit warna pink.

Akun Facebook Sulunga’ami Laia saat di konfirmasi via chating messager, Selasa (26/05/2020), mengungkapkan bahwa laki-laki tersebut belum tamat SMP, sementara si cewek sudah tamat SMA.

“Laki-lakinya belum tamat SMP, kalau ceweknya sudah tamat SMA,” ungkap Sulunga’ami Laia

Disebutkannya, keduanya menikah atas perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka. “Mereka bukan pacaran, tapi dijodohkan oleh orang tua,” sebutnya.

Ditambahkannya, bahwa laki-laki tersebut berasal dari Kecamatan Susua. Namun dia tidak mengetahui siapa nama dari laki-lakinya, sementara ceweknya berinisial EL Warga desa Hilimejaya Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan. (Red)

Rabu, 20 Mei 2020

Pemerintah Ungkap 124 Kabupaten/Kota Nihil Corona, Ini Sebarannya

BeritaNas.Com, Jakarta - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut hingga saat ini terdapat 124 kabupaten/kota yang belum melaporkan adanya kasus positif virus Corona (COVID-19). Kabupaten/kota itu tersebar di 27 provinsi di Indonesia.
"Dari data-data yang telah kami kumpulkan terdapat 124 kabupaten/kota yang sampai hari ini tidak ada laporan adanya kasus terkonfirmasi positif," kata Doni usai ratas melalui siaran yang ditayangkan akun YouTube Setkab, Rabu (20/5/2020).
Doni mengatakan, dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan melakukan pengawasan kabupaten/kota tersebut terhadap gugus tugas provinsi. Doni mengatakan 124 kabupaten/kota ini berada di wilayah kepulauan sehingga bisa terjamin keamanannya.
"Namun dalam beberapa hari ke depan gugus tugas tentu akan memonitor melalui laporan gugus tugas provinsi/kabupaten/kota, apakah ada tambahan kasus atau tidak," ujar Doni.
"(Sebanyak) 124 kabupaten/kota ini berada di kepulauan, artinya secara geografis mereka bisa terjamin keamanannya apabila bisa melakukan kontrol dan pengawasan yang lebih ketat," sambung Doni.
1. Aceh 14 kabupaten/kota
2. Banten 1 kabupaten/kota
3. Bengkulu 1 kabupaten/kota
4. Gorontalo 1 kabupaten/kota
5. Jambi 1 kabupaten/kota
6. Jawa Barat 1 kabupaten/kota
7. Jawa Tengah 1 kabupaten/kota
8. Kalimantan Barat 2 kabupaten/kota
9. Kalimantan Tengah 1 kabupaten/kota
10. Kalimantan Timur 1 kabupaten/kota
11. Kepulauan Bangka Belitung 1 kabupaten/kota
12. Kepulauan Riau 4 kabupaten/kota
13. Lampung 5 kabupaten/kota
14. Maluku 6 kabupaten/kota
15. Maluku Utara 5 kabupaten/kota
16. Nusa Tenggara Timur 15 kabupaten/kota
17. Papua 18 kabupaten/kota
18. Papua Barat 6 kabupaten/kota
19. Riau 2 kabupaten/kota
20. Sulawesi Barat 1 kabupaten/kota
21. Sulawesi Selatan 1 kabupaten/kota
22. Sulawesi Tengah 3 kabupaten/kota
23. Sulawesi Tenggara 5 kabupaten/kota
24. Sulawesi Utara 5 kabupaten/kota
25. Sumatera Barat 2 kabupaten/kota
26. Sumatera Selatan 5 kabupaten/kota
27. Sumatera Utara 16 kabupaten/kota

Sabtu, 18 April 2020

Mendes PDTT Tegaskan BLT Dana Desa Berupa Uang Bukan Sembako

BeritaNias.Com, Jakarta - Dana desa diperbantukan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di desa  Di tengah pandemi Virus Korona (Covid-19), bukan berbentuk barang ataupun sembako, BLT Dana Desa diberikan dalam bentuk uang.

“Ada yang bertanya, apakah boleh BLT Dana Desa diberikan dalam bentuk sembako? Jawabannya tidak boleh, harus berupa uang,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, saat melakukan sosialisasi secara daring terkait BLT Dana Desa untuk wilayah Maluku dan Papua, di Jakarta, Kamis (16/4).

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, sebisa mungkin BLT Dana Desa diberikan kepada penerima secara non tunai (transfer perbankan). Namun jika benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan secara non tunai, ia mengatakan, BLT Dana Desa juga boleh diserahkan secara tunai. “Tidak mutlak, tapi usahakan betul secara non tunai.

Kalau tidak bisa (non tunai), tunai juga tidak apa-apa, yang penting nyampe ke penerima BLT dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujarnya. Ia menjelaskan, BLT Dana Desa diberikan kepada warga miskin di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja.

Menurutnya, BLT Dana Desa diberikan dalam rangka untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat Covid 19. Untuk diketahui, BLT Dana Desa diberikan kepada penerima sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut sehingga total BLT Dana Desa yang akan diberikan selama tiga bulan berjumlah Rp1,8 Juta. “Kondisi Covid-19 ini bisa menimbulkan orang mendadak miskin, bisa jadi. Kemarin-kemarin nggak miskin, sekarang miskin. Ya gimana, sumber penghasilannya hilang.

Dulu berpenghasilan, sekarang penghasilannya hilang, sementara tidak punya aset,” terangnya. Di samping itu, Gus Menteri menyarankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan-bahan pokok kebutuhan warga desa. Hal ini bertujuan agar penerima BLT Dana Desa dan masyarakat desa setempat tidak perlu keluar desa untuk mencari kebutuhan pokok sehari-hari. “Silahkan BUMDes siapkan telur, gula, beras.

Setelah BLT diserahkan kepada penerima, sampaikan ke penerima BLT bahwa mau belanja beras, minyak, ada di BUMDes. Sehingga dana itu berputar di desa. Usahakan duit itu tidak keluar dari desa, cukup diputar di desa, biar warung desa tetap jalan, yang jual beras laku, yang jual telur laku,” ujarnya. Turut hadir dalam konferensi pers itu Staf Khusus Menteri Desa Ahmad Iman dan Malik Haramain serta Pejabat Eselon I di lingkup Kemendes PDTT. (Humas Kemendesa PDTT/EN)

Sumber: https://setkab.go.id/mendes-pdtt-tegaskan-blt-dana-desa-berupa-uang-bukan-sembako/

Hot in week

Recent

Comments

LOWONGAN PEKERJAAN

Dibutuhkan Wartawan BeritaNias.Com
Silahkan Email Lamaran Anda
CV Anda ke redaksi.

Email ke: kabarnias@gmail.com
index