Hot News[hot](3)

Kepulauan Nias[three](3)

Nasional[dark](3)

Pariwisata[two]

Pemilu[combine]

DISQUS SHORTNAME

Senin, 18 Februari 2019

Tiga Tahun Mangkrak, Kasus Asusila Oknum ASN Kota Gunungsitoli Belum Tersentuh

BeritaNias.Com, Gunungsitoli - Kasus asusila yang diduga dilakukan pria berinisial NA, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, berinisial NA, hingga kini masih dalam tahap penyelidikan di Polres Nias.

Meski sudah bergulir sejak tiga tahun lalu sejak dilaporkan oleh suami korban Ahmad Khidir Gea bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Peduli Nias, namun hingga kini masih belum membuahkan hasil.

Terkait hal itu, Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan melalui Paur Humas Polres Nias, Bripka Restu Gulo berdalih, bahwa kasus tersebut terus dilakukan pengembangan lewat pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), serta bukti-bukti pendukung lainnya.

“Kasus tersebut masih lanjut, penyidik masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti lainnya terkait perkara dugaan tindak pindana perzinahan tersebut,” jelas sPaur Humas Polres Nias singkat, Senin (18/2/2019).

Sementara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Peduli Nias, Sonifati Mendrofa, berharap agar kasus asusila yang melibatkan oknum ASN tersebut dapat dituntaskan oleh pihak penyidik sehingga tidak terkesan mandek di tengah jalan.

“Kita mendukung pihak Polres Nias untuk menuntaskan kasus ini, terlebih kasus ini sudah cukup lama telah dilaporkan sehingga kita berharap agar adanya kepastian hukum guna penegakkan keadilan dan adanya efek jera bagi pelaku” harap Sonifati.

Selain itu, Sonifati juga menyayangkan sikap dari Inspektorat Kota Gunungsitoli yang terkesan melakukan pembiaran kepada oknum ASN yang diduga melakukan perbuatan asusila yang mencoreng nama baik pemerintah kota.

“Inspektorat dalam hal ini harus tegas memberikan sanksi kepada oknum ASN berinisial NA karena telah mencoreng nama baik pemerintah daerah karena perbuatan pelaku jelas-jelas melanggar kode etik seorang ASN dimana bukti dokumen berupa foto dan video berdurasi 18,02 menit sudah kita serahkan saat itu,” tandasnya.

Sejumlah PNS Di Nisel Terima Setya Lencana Karya Setya

Sumber Foto FB: Pemkab Nias Selatan
BeritaNias.Com, Nias Selatan - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Nisel) menerima Setya Lencana Karya Setya diserahkan oleh Bupati Dr. Hilarius Duha,SH.,MH., bersama Wakil Bupati Sozanolo Ndruru, Senin (18/02).

Penyerahan Setya Lencana Karya Setya kepada PNS tersebut dilaksanakan seusai Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN), di lapangan Orurusa Teluk Dalam, Nisel, Sumatera Utara. Setya Lencana Karya Setya itu diberikan bagi PNS yang telah mengabdi 10, 20 dan 30 Tahun dengan jumlah 104 orang. Terdiri dari 10 Tahun 81 orang, 20 Tahun 12 orang dan 30 Tahun 11 orang.
Adapun PNS yang menerima Setya Lencana Karya Setya untuk 30 Tahun, antara lain: Eliziduhu Sarumaha,A.Ma.Pd., Senimas Duha,S.Pd., Alinudin Laia, Fatizaro Gulo,BA. Sedangkan untuk 20 dan 10 Tahun, antara lain: Ir. Ikhtiar Duha,MM., Arozatulo Maduwu, Drs. Faatulo Gulo, Sisofonada Duha,S.Pd.,MM., Lili Suryani Laia,MM., Olaniasita Duha,S.Kom dan Suatujanziman Laia.

Pada upacara ini, Kapolres Nias Selatan, AKBP I Gede Nakti Widhiarta,SIK., bertindak sebagai Inspektur Upacara, dan dihadiri oleh Bupati Nias Selatan, Dr. Hilarius Duha,SH.,MH., Wakil Bupati Sozanolo Ndruru, Wakil Ketua DPRD Yohana Duha,SH., mewakili Danlanal Nias, Lettu Laut (PM) Muzai Nurido selaku Paur Hartib Denpomal Lanal Nias, mewakili Dandim 0213/Nias Mayor Hatianus Zega selaku Danramil Teluk Dalam, Plt.Sekretaris Daerah Ir. Ikhtiar Duha,MM., Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Yustina Hilarius Duha, dan Ketua Cabang Bhayangkari Ny. Kadek Gede Nakti W., Staf Ahli Bupati, Asisten dan Kepala OPD serta tamu dan undangan.

Sementara Komandan Upacara, IPTU Taufik, Perwira Upacara IPTU Sahrial Sirait,SH.,MH., selaku Kasat Sabara Polres Nias Selatan, pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pilipus Hondro, pengucap Sapta Marga, Serda Sanau'olo Buulolo, Pengucap Tribrata Bripda Daniel Wiliam Ambarita, dan pengucap Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, Haogogamuata Ndruru,SE., dan Protokol Susy Marlina Duha,SE., didampingi Kasubbag Acara dan Tamu Bagian Humas Setdakab Nias Selatan, Lisricka Hartini Hura,SE.

Melalui Upacara Hari Kesadaran Nasional itu, amanat Bupati Nias Selatan sebagaimana disampaikan oleh Kapolres AKBP I Gede Nakti Widhiarta,SIK., mengingatkan bahwa pada tanggal 17 April 2019 mendatang akan dilaksanakan program nasional yakni Pemilihan Umum yang meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 serentak dengan Pemilihan Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

"Untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut KPU dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan didorong untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai aturan yang berlaku. KPU Kabupaten Nias Selatan diharapkan agar melakukan sosialisasi Pemilu kepada seluruh masyarakat termasuk di wilayah pedalaman," ujar Kapolres Nias Selatan.

Lebih lanjut ia menghimbau seluruh aparat baik TNI, Polri, ASN maupun Kepala Desa dan Panitia Pemilihan di seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan supaya tetap menjaga nentalitas, baik pada saat pelaksanaan kampanye maupun pada saat pemungutan dan perhitungan suara.

Nama Walikota Terseret Dugaan Korupsi, Massa Geruduk Kejari Gunungsitoli

BeritaNias.Com, Gunungsitoli - Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Kepulauan Nias, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Senin (18/2/2019).

Lewat aksi itu, mereka meminta kejelasan surat berita acara penahanan terhadap tersangka kasus korupsi PSDA yang turut menyeret nama Walikota Gunungsitoli, Lakhomizaro Zebua pada 19 Juni 2006 silam.

Dalam orasinya, massa menuding Kejari Gunungsitoli telah melindungi tersangka kasus korupsi tersebut. Indikasi itu semakian menguat, karena meski sudah 13 tahun sejak ditetapkan sebagai tersangka, namun proses hukumnya masih berjalan ditempat.

“Kami minta Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk dapat menjelaskan kepada publik terkait surat penahanan Lakhomizaro Zebua pada tahun 2006. Apakah surat tersebut benar adanya?,” ujar Helpianus Gea, Pimpinan Aksi.

Kata Helpi, Kejari Gunungsitoli perlu menindaklanjuti secara hukum supaya Lakhomizaro Zebua yang saat ini menjabat sebagai Walikota Gunungsitoli tidak merasa terbeban dan terganggu yang dapat berdampak pada semangat bekerja.

“jika benar kami mengharapkan tindak lanjut hukum supaya Lakhomizaro Zebua tidak terlalu terbebani dan terganggu dengan kondisi ini,” sebut Helpi.

Menanggapi tuntutan massa, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Futin Helena Laoly membantah adanya surat penahanan Lakhomizaro Zebua tersebut dan pihaknya memastikan belum pernah dikeluarkan surat tersebut.

“Surat tersebut tidak benar dan saya pastikan tidak pernah dikeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka Lakhomizaro Zebua,” tegas Futin Helena.

Futin juga menambahkan bahwa bila ada surat penahanan yang beredar tersebut supaya diserahkan ke pihaknya untuk dilakukan pengecekan kebenarannya.

Massa yang dipimpin Helpianus Gea itu berjanji akan segera menyerahkan salinan tersebut.

Sebelumnya, massa mendatangi Polres Nias untuk mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi Pemantapan Pertapakan Kantor Bupati Nias, DPRD dan Jalan menuju Kecamatan Gunungsitoli Selatan Tahun 2007 yang merugikan negara senilai Rp2,1 miliar dan menetapkan Lakhomizaro Zebua, yang saat itu menjabat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Nias sebagai tersangka.

Jadi Topik ‘Panas’ di Debat Capres, Apa Sih yang Dimaksud Unicorn?

BeritaNias.Com - Pada debat kedua calon presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), capres nomor urut 01 Joko Widodo mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan kepada capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Pertanyaan yang dilontarkan, yaitu rencana Prabowo mengenai strategi dalam peningkatan unicorn atau perusahaan startup yang memiliki valuasi nilai hingga USD1 miliar.

“Terima kasih. Infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk mendukung perkembangan unicorn Indonesia?” tanya Jokowi kepada Prabowo dalam debat kedua pilpres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari 2019.

Namun, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sepertinya tidak paham. Dia sempat menanyakan apa maksud unicorn dari pertanyaan Jokowi.

“Unicorn apa yang dimaksud unicorn? Yang online-online itu?” kata Prabowo.

Sontak hal ini mendapat respons dari para tamu undangan debat. Walaupun tidak begitu mengerti, capres nomor urut 02 itu tetap menanggapi pertanyaan Jokowi.

Lalu apa sih Unicorn itu?

Perusahaan unicorn merupakan startup yang memiliki valuasi aset sebesar USD1 miliar.

1. Unicorn adlh merupakan status yg disandang sebuah perusahaan rintisan (startup) ... jika valuasinya sdh mencapai US$ 1 miliar.

2. Sebelum mencapai unicorn ada bbrp tahapan pendanaan bedeng dari sisi valuasinya (apa itu valuasi tanya Mbah Google? Tp singkat jeneng nge NILAI) .

3. Startup series A adlh perusahaan rintisan yg punya valuasi US$ 600 ribu hingga US$ 3 juta.

4. Startup Series B adlh tahapan lanjutan dgn valuasi pendanaan US$ 5 juta hingga US$ 20 juta.

5. Startup Series C lanjutan berikutnya dgn valuasi pendanaan sebesar US$ 25 juta hingga US$ 100 juta.

Selain unicorn, ada juga decacorn yang merupakan perusahaan dengan valuasi aset yang mencapai USD10 miliar dan hectocorn yang merupakan perusahaan yang memiliki valuasi nilai USD100 miliar.

Asal tahu saja, empat perusahaan start-up Indonesia berhasil menyandang status unicorn atau memiliki valuasi di atas USD1 miliar. Keempatnya, yakni Go-Jek, Traveloka, Tokopedia dan Bukalapak.

Minggu, 17 Februari 2019

Maskapai Garuda Berikan Diskon Untuk Penumpang Rute Jakarta-Nias

BeritaNias.Com, Jakarta - PT. Garuda Indonesia memberikan diskon kepada para penumpang yang melakukan perjalanan dari Jakarta-Nias dan sebaliknya.

Diskon ini diberikan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat atas terus meningkatnya harga tiket maskapai penerbangan di Indonesia.

“Kami berikan diskon sebesar 20 persen agar meringankan biaya kepada para penumpang,” kata Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniawan kepada awak media, minggu (17/2).

Ia pun melanjutkan bahwa penerbangan rute Jakarta-Binaka (Nias)  sejak dibuka sebagai langkah untuk meningkatkan potensi daerah baik perekonomia maupun berbagi destinasi pariwisata daerah.

“ Pembukaan rute ini sesuai dengan Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia dengan semangat BUMN hadir untuk Negeri serta perwujudan dari slogan Garuda Indonesia sebagai “One Nation, One Family, One Garuda Indonesia”, “ katanya.

Ini merupakan langkah strategis Garuda Indonesia dalam meningkatkan potensi wisata dan memperluas pangsa pasar penerbangan domestik guna memperkuat jaringan penerbangan nasional.

“Kami harapkan pembukaan rute Jakarta – Gunung Sitoli  ini juga dapat turut mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan potensi pariwisata nasional sekaligus menunjang pertumbuhan iklim investasi nasional melalui akses konektivitas yang nyaman bagi kalangan pebisnis dan pelaku sektor industri nasional” ungkap Pikri.

Sabtu, 16 Februari 2019

Menakar Peluang Caleg DPR RI Ono Niha dari Dapil Sumut II pada Pemilu 2019

BeritaNias.Com - Pemerintah telah menetapkan pemilu serentak pada tanggal 17 apri 2019, politikus ono niha maupun yang baru terjun ikut meraimaikan pemilu serentak dengan ikut sebagai calon legislative tingkat pusat (DPR RI) khususnya yang memilih bertarung di dapil sumut II, dalam daftar calon legislative tercatat 12 orang politikus ono niha yang ikut bertarung di dapil sumut II.

Dapil Sumut II sendiri merupakan dapil favorite bagi ono niha karena Kepulauan Nias sendiri yang terdiri dari 5 Kabupaten Kota termasuk di dalamnya. Sekedar pemberitahuan dapil sumut II terdiri dari 19 Kabupaten Kota di antaranya : Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Padanglawas Utara.

Pemilu 2019 sendiri menggunakan metode Sainte Lague dalam pembagian kursi parlemen sangat berbeda jauh dengan pemilu tahun 2014 yang menggunakan metode Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), di dalam BPP cara menghitungnya yaitu dari jumlah total suara sah dapil tersebut, lalu di bagi dengan jumlah kursi yang di perebutkan untuk menentukan jumlah suara setiap kursi, misalnya, 311.000 suara sah dibagi sepuluh kursi. Hasilnya, 31.100. Setelah didapatkan BPP, langkah selanjutnya adalah pembagian kursi tahap pertama. Bagi partai yang perolehan suaranya melebihi 31.100 suara akan mendapatkan satu kursi. Namun, jika dua kali lipat, parpol tersebut meraup dua kursi. Partai A dapat 75.000 suara dibagi 31.100, berhak mendapatkan dua kursi sementara metode Sainte Lague sistemnya adalah  metode nilai rata-rata tertinggi yang digunakan untuk menentukan jumlah kursi yang telah dimenangkan dalam suatu pemilihan umum.

Metode sainte lague sendiri diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Perancis bernama Andre Sainte Lague pada tahun 1910. Sementara di Indonesia regulasi ini disahkan pada 21 Juli di DPR RI dengan menggabungkan tiga undang-undang pemilu, yakni UU 8 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bagaimanakah cara menghitung suara dengan menggunakan metode sainte lague ini?

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dari jumlah suara. Hal ini diatur dalam Pasal 414 ayat 1. Sesudah partai memenuhi ambang batas parlemen, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode Sainte Lague untuk mengkonversi suara menjadi kursi di DPR. Hal itu tertera dalam Pasal 415 (2), yaitu setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3,5, 7 dan seterusnya.

Berikut cara menghitung apabila dalam satu daerah pemilihan (dapil) tersedia 6 kursi.

1. Partai A mendapat total 30.000 suara
2. Partai B mendapat 21.000 suara
3. Partai C mendapat 15.000 suara
4. Partai D mendapat 9.000 suara

A. Cara Menentukan Kursi Pertama

Untuk menentukan kursi pertama, maka masing-masing partai akan dibagi dengan angka 1.

1. Partai A 30.000/1 = 30.000
2. Partai B 21.000/1 = 21.000
3. Partai C 15.000/1 = 15.000
4. Partai D 9.000//1 = 9.000

Dengan hasil pembagian itu, maka yang mendapatkan kursi pertama di dapil tersebut adalah Partai A dengan jumlah 30.000 suara.

B. Cara Menentukan Kursi Kedua

Berhubung Partai A sudah menang pada pembagian 1, maka untuk selanjutnya Partai A akan dihitung dengan pembagian angka 3. Sementara Partai B, C dan D tetap dibagi angka 1.

1. Partai A 30.000/3 = 10.000
2. Partai B 21.000/1 = 21.000
3. Partai C 15.000/1 = 15.000
4. Partai D 9.000//1 = 9.000

Maka yang mendapatkan kursi kedua adalah Partai B dengan perolehan 21.000 suara.

C. Cara Menentukan Kursi Ketiga

Untuk menentukan kursi ketiga, maka Partai A dan Partai B akan dibagi dengan angka 3. Sementara Partai C dan D akan dibagi dengan angka 1.

1. Partai A 30.000/3 = 10.000
2. Partai B 21.000/3 = 7.000
3. Partai C 15.000/1 = 15.000
4. Partai D 9.000//1 = 9.000

Maka yang mendapatkan kursi ketiga adalah partai C dengan perolehan 15.000 suara.

D. Cara Menentukan Kursi Keempat

Untuk menentukan kursi keempat, maka Partai A, Partai B dan Partai C akan masing-masing dibagi dengan angka 3, sementara Partai D akan tetap dibagi 1.

1. Partai A 30.000/3 = 10.000
2. Partai B 21.000/3 = 7.000
3. Partai C 15.000/3 = 5.000
4. Partai D 9.000//1 = 9.000

Maka yang mendapatkan kursi keempat adalah Partai A dengan perolehan 10.000 suara.

E. Cara Menentukan Kursi Kelima

Berhubung Partai A sudah mendapatkan dua kursi, yakni kursi pertama dan kursi keempat, maka selanjutnya Partai A akan dibagi dengan angka 5. Sementara Partai B, Partai C dan Partai D dibagi dengan masing-masing angka 3.

1. Partai A 30.000/5 = 6.000
2. Partai B 21.000/3 = 7.000
3. Partai C 15.000/3 = 5.000
4. Partai D 9.000//3 = 3.000

Dengan demikian maka yang mendapatkan kursi kelima adalah Partai B dengan perolehan 7.000 suara.

F. Cara Menentukan Kursi Kelima

Berhubung Partai A dan Partai B masing-masing sudah mendapatkan dua kursi, maka kedua partai tersebut akan dibagi 5. Sementara Partai C dan Partai D masih tetap dibagi 3.

1. Partai A 30.000/5 = 6.000
2. Partai B 21.000/5 = 4.200
3. Partai C 15.000/3 = 5.000
4. Partai D 9.000//3 = 3.000

Dengan demikian, maka yang mendapatkan kursi kelima adalah Partai A dengan perolehan 6.000 suara.

Melihat metode perolehan kursi diatas, caleg ono niha dapil sumut II harus berjuang untuk menjadi perolehaan suara terbanyak di dalam internal partainya sendiri.  Dalam pengamatan saya Daftar Pemilih Tetap (DPT)  Kepulauan Nias secara keseluruhan kurang lebih 500.000, angka ini masih DPT belum angka partisipasi keikutsertaan dalam memilih, menurut hemat penulis sudah sangat hebat dari jumlah DPT yang ikut dalam partisipasi memilih sebesar 70%, berarti jika melihat angka DPT yang ikut memilih ada di angka kurang lebih 350.000 dan angka ini masih belum bulat seratus persen karena masih ada margin error yaitu, suara batal yang disebabkan banyak hal, saya asumsikan dari yang ikut memilih itu suara batal ada di kisaran 5% dan jika dikurangi maka penulis berasumsi suara sah seluruh  kepulauan nias 332.500.

Di luar kepulauan nias sebenarnya ada potensi suara yang bisa jadi basis sebut saja daerah Tapanuli dan sekitarnya, disana ada ratusan ribu masyarakat diaspora ono niha yang bermukim disana, walaupun tidak akan signifikan tetapi apabila dikelola dengan baik bisa menjadi penambah suara yang ada di kepulauan nias sendiri.

Seberapa besarkah peluang caleg ono niha untuk mendapatkan satu kursi DPR RI ??

Dari perhitungan diatas, jika melihat jumlah banyaknya caleg ono niha yang terdiri dari 12 orang di dapil sumut II maka kecil kemungkinan kita bisa mengantarkan wakil rakyat kita di senayan. Maka untuk memaksimalkannya supaya suara kita tidak sia-sia, perlu kita melihat seberapa besar potensi partai politik caleg yang bersangkutan bisa lolos batas ambang parlimentari threshold sebesar 4 %,  beberapa lembaga survey sudah merilis partai yang mampu melewati batas ambang secara nasional.

Sekedar sumbang saran, dalam pemilu kali ini jika kita melihat kepentingan kepulauan nias secara keseluruhan dalam arti supaya ada perwakilan ono niha dari dapil sumut II ke senayan minimal satu kursi DPR RI maka masyarakat pemilih harus dapat melihat terlebih dahulu dimana parpol caleg ono niha bernaung, apakah mampu melewati batas ambang secara nasional atau tidak, kalau tidak maka suara yang di berikan kepada caleg tersebut akan menjadi sia-sia sekalipun mendapatkan suara tertinggi se kepulauan nias karena akan gugur dengan sendirinya ketika parpolnya tidak mencapai 4% secara nasional.

Selain melihat potensi suara parpol secara nasional tadi, pemilih juga harus melihat seberapa besar peluang caleg ono niha mampu menjadi suara terbanyak di internal partainya sendiri, kalau tidak caleg tersebut hanya akan jadi pendulang suara bagi temannya sesama satu partai.

Pelajarilah semua caleg yang terdaftar, termasuk caleg di luar ono niha untuk melihat basis suara masing-masing setiap caleg, bandingkan dengan caleg ono niha apakah mampu meraih suara tertinggi di partainya sendiri atau tidak  dan terakhir tentunya kita lihat latar belakang sang caleg, kemampuannya atau kecakapannya apakah mampu menjadi penyambung aspirasi kita ke senayan.

Memang hal ini tidak mudah, akan tetapi kalau suara kita terpecah terhadap caleg yang 12 orang tadi, saya bisa pastikan bahwa kita tidak akan bisa mengirimkan wakil kita ke senayan, kita hanya menjadi basis suara bagi partai dan caleg partai tersebut yang bukan dari ono niha.

Maka kita harus fokus kepada satu atau dua orang saja yang memang punya potensi untuk bisa duduk di DPR RI seperti kriteria yang penulis ulas diatas.

Tobias Duha
(Diaspora Ono Niha yang berdomisili di Jakarta)

Kamis, 14 Februari 2019

Empat Mantan Anggota DPRD Sumut Divonis 4 Tahun Penjara

BeritaNias.Com, Jakarta - Empat anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009 sampai dengan 2014 divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Keempat orang tersebut adalah anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2019 Rijal Sirait, anggota Fraksi PPP DPRD Sumut periode 2009-2019 Fadly Nurzal,  anggota Fraksi Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN) 2009-2014 DPRD Provinsi Sumut dan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat 2014-2019 Rooslynda Marpaung, dan anggota Fraksi PPRN DPRD Provinsi Sumut 2009-2014 dan Fraksi Hanura DPRD Provinsi Sumut 2014-2019 Rinawati Sianturi.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Hariono, Kamis (14/2/2019), menyatakan terdakwa 1 Rijal Sirait, terdakwa 2 Fadly Nurzal, terdakwa 3 Rooslynda Marpaung, dan terdakwa 4 Rinawati Sianturi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun ditambah denda Rp200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan," katanya.

Vonis itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar keempatnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan dakwaan pertama Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Keempatnya divonis karena menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dengan besaran berbeda-beda, yaitu Rijal Sirait mendapat sebesar Rp477,4 juta, Fadly Nurzal sebesar Rp960 juta, Rooslynda Marpaung sebesar Rp885 juta, dan Rinawati Sianturi sebesar Rp504,5 juta.

Majelis hakim yang terdiri atas Hariono, Hastoko, M. Anwar, Ugo, dan M. Idris M. Amin tidak membebankan uang pengganti kepada empat terdakwa.

Ia menjelaskan bahwa para terdakwa tidak dibebani uang pengganti karena sudah mengembalikan uang seluruhnya dan uang yang dikembalikan dapat disita dan dirampas oleh negara.

Khusus untuk terdakwa 4 Rinawati Sianturi mengembalikan Rp505 juta melebihi uang yang didapat sehingga majelis memerintahkan penuntut umum KPK untuk mengembalikan kepada terdakwa 4 sebesar Rp500 ribu.

Majelis hakim juga memerintahkan pencabutan hak politik keempatnya. "Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD memperjuangkan rakyat yang diwakilinya sehingga tidak boleh koruptif. Untuk mencegah terpilihnya kembali, terdakwa juga harus mendapatkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Mencabut hak terdakwa dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun terhitung terdakwa selesai menjalani pidana pokok," kata hakim Hariono.

Hot in week

Recent

Comments

LOWONGAN PEKERJAAN

Dibutuhkan Wartawan BeritaNias.Com
Silahkan Email Lamaran Anda
CV Anda ke redaksi.

Email ke: kabarnias@gmail.com
index