Hot News[hot](3)

Kepulauan Nias[three](3)

Nasional[dark](3)

Pariwisata[two]

Towi - Towi [slider]

Politik[combine]

Minggu, 09 Januari 2022

Audit dan Bongkar Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Nias Selatan


BeritaNias.Com
, Nias Selatan - Menurut salah seorang penggiat pemilu sekaligus pengacara muda Disiplin Luahambowo, SH. Staf dan satpam Bawaslu Nisel perlu di evaluasi dan diberhentikan. Silahkan di rekrut staf baru yang memiliki Sumber Daya Manusia yang independen, profesional, akuntabilitas dan memiliki integritas sehingga Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Nisel, berjalan dengan baik. Pasalnya berdasarkan rekam jejak perilaku dan rekam jejak digital staf Bawaslu Nisel selama Pileg Tahun 2019 & Pilkada Tahun 2020 staf Bawaslu Nisel menunjukkan keberpihakan baik pada Pileg 2019 dan pada Pilkada Tahun 2020. 

Staf Bawaslu Nisel bersikap arogan, tidak disiplin, melawan oknum polres Nisel, dan menghancurkan citra lembaga Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya Kantor Bawaslu Nisel setiap hari sabtu dan minggu tidak ada satpam yang jaga dan kantor tutup, dan beberapa kali kejadian pada hari kerja, Kantor Bawaslu Nisel baru buka sekitar Pukul 09.00 pagi. Sedangkan pada malam hari sering terjadi baru hidup lampu sekitar Pukul 20 : 30 WIB Kantor Bawaslu Nisel gelap gulita dan tidak ada satpam (Berdasarkan pengakuan warga yang Rumah nya disamping Kantor Bawaslu Nisel)

Baiknya berhentikan semua staf dan Satpam Bawaslu Nisel, atau dilakukan evaluasi secara terbuka (Live YouTube) bukan secara tertutup, seperti evaluasi staf yang dilakukan oleh Plt. Sekertaris Bawaslu Nisel pada 5 Desember 2022 secara tertutup. Supaya masyarakat Nisel dapat memberikan masukan terhadap rekam jejak para staf Bawaslu Nisel tersebut, yang meresahkan peserta Pemilu dan stakeholder.

Beberapa kejadian yang memalukan yang dilakukan oleh staf Bawaslu Nisel (inisial FF dan BG) bermufakat jahat melaporkan Lembaga Bawaslu Nisel dan KPU Nisel ke DKPP tanpa izin dari Lembaga Bawaslu Nisel. Staf Bawaslu Nisel tersebut menggunakan dokumen - dokumen atau informasi di kecualikan milik Bawaslu Nisel digunakan untuk melaporkan  lembaga Bawaslu dan KPU Nisel  ke DKPP tanpa izin dari PPID Bawaslu Nisel. Disamping itu media Humas Bawaslu Kabupaten Nisel tersebut tidak independen dalam mempublikasikan berita "masa media Bawaslu Nisel memojokkan calon kepala daerah Nisel Tahun 2020.

Selanjutnya, berdasarkan informasi dari salah seorang staf Bawaslu Nisel yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan beberapa staf dan Komisioner Bawaslu Nisel yang menghadiri sidang gugatan Pilkada Kabupaten Nisel di MK Tahun 2020, Biaya perjalanan dinas kami tidak terbayarkan hingga sekarang" kami khawatir di salah gunakan dan tidak dibayarkan lagi'' padahal sudah tutup buku anggaran Pilkada Tahun 2020 dan Bawaslu Nisel telah menyerahkan  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan dana NPHD pada Tahun 2021 ke Pemkab Nisel" ini dikhawatirkan berpotensi terjadi Bill Fiktif dan penyalahgunaan pengelolaan NPHD Pilkada Tahun 2020. Kami berharap di audit oleh inspektorat Kabupaten Nisel dan dilakukan investigasi oleh Pihak yang berwenang.

" Kejadian - kejadian di maksud diduga sengaja di biarkan dan sepertinya ada upaya atau campur tangan untuk menghancurkan Lembaga Bawaslu Nisel. Tidak proses atau pemberian sanksi dari Kasek Bawaslu Provinsi, karena kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumut yang mengeluarkan SK pengangkatan staf Bawaslu Nisel. Staf Bawaslu Nisel ini sangat jelas melanggar kode etik pegawai sekretariat, ini wajib di jadikan Temuan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumut, bukan di diamkan dan menunggu laporan dari masyarakat Nisel"

Sementara pemerhati Nias Selatan, Tobias Duha, M.Kom mengatakan sangat disayangkan jika staf Bawaslu Nias Selatan non PNS dipertahankan, mengingat rekam jejak mereka yang tidak independent, memihak kepada salah seorang paslon saat pilkada Nias Selatan tahun 2020.

Kami mendesak Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Kepala Sekretariat agar segera meninjau ulang kebijakannya, jangan sampai orang bermasalah tetap dipertahankan, apabila tetap dipertahankan kami bisa menduga ada permainan didalamnya, dan ini akan berefek kepada pemilu serentak tahun 2024, tegas Tobias Duha, M.Kom yang juga seorang akademisi ini.

Masyarakat Nisel berharap agar lembaga Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak rusak, maka kita minta kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Plt. Kasek Bawaslu Kabupaten Nisel untuk memberhentikan semua staf Bawaslu Nisel, Satpam yang telah teridentifikasi tidak Netral selama Tahapan Pemilu. Tentu harapan kami DKPP RI menjadikan Temuan kejadian - kejadian ini. 






Minggu, 02 Januari 2022

Mengawali 2022, Ribuan Honorer Kabupaten Nias Selatan Diberhentikan


BeritaNiasCom
, Nias Selatan - Mengawali tahun baru, ribuan honorer di Nias Selatan diberhentikan. Mereka dinonaktifkan terhitung sejak 1 Januari 2022.

"Jadi, ada ribuan honerer yang yang tersebar sebagai  Guru Bantu Daerah (GBD) dan Tenaga Kesehatan Tidak Tetap Daerah (TKTTD) serta Tenaga harian Lepas (THL) Setda Kabupaten Nias Selatan per satu Januari tidak bisa bekerja lagi," ungkap salah seorang tenaga honorer yang diputus kontrak, yang tidak mau disebutkan namanya kepada beritanias.com, Minggu (2/1).

Dia memaparkan, sesuai surat Nomor 800/16045/PHKSetda/2021 tertanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani Sekda Nias Selatan, Ikhtiar Duha, seluruh Tenaga Harian Lepas (THL) dilingkungan Setda, terhitung 31 Desember 2021 pemutusan hubungan kerja.

Sampai hari ini, dimana besok mulai aktivitas perkantoran, kami tidak diperbolehkan masuk kerja apabila tidak ada panggilan, artinya sampai sekarang nasib kami belum ada kejelasan, tegasnya.

Berdasarkan penelusuran media online beritanias.com, pemutusan  hubungan kerja juga terjadi dilingkungan Dinas Kesehatan sebagaimana surat pemberitaahuan dari Kepala Dinas Kesehatan Nomor 446/1641/DINKES/XII/2021 surat tertanggal 20 Desember 2021 seluruh Tenaga Kesehatan Tidak Tetap Daerah (TKTTD) baik yang ada di RSUD Lukas maupun Puskesmas se Kabupaten Nias Selatan pertanggal 31 Desember 2021 diputus kontrak.

Demikian juga tenaga Guru Bantu Daerah (GBD) se Kabupaten Nias Selatan terjadi pemutusan kontrak per tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor 424/2092/Disdik/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021.

Sehubungan pemutusan kontrak Guru Bantu Daerah (GBD), maka untuk sementara status mereka dialihkan menjadi Guru Tidak Tetap (GTT) yang honornya bersumber dari Dana BOS.





Senin, 13 Desember 2021

Perjalanan dan Problematika Bawaslu Nias Selatan


Nias Selatan
, niasbangkit.id - Sejarah Bawaslu Nias Selatan sudah tiga(3) kali melakukan pergantian Ketua Bawaslu,dan terbanyak Mendapatkan saksi berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),selama Periode 2018-2023.

Bawaslu Nias Selatan,telah tiga kali melakukan pergantian Jabatan ketua Selama periode 2018-2023.ketua Bawaslu Nias Selatan Tahun 2018-2019.,Pilipus Famazokhi Sarumaha S.Pd.,M.S,di berhentikan dari jabatan ketua Bawaslu Nias Selatan,karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik Pemilu,dengan Putusan No.225-PKE-DKPP/VIII/2019.

Maka berdasarkan hasil pleno Komisioner Bawaslu Nias Selatan,Alismawati Hulu.,S.Pd terpilih sebagai ketua Bawaslu Tahun 2019-2020.  tidak lama menjabat ketua Bawaslu Nias Selatan Alismawati hulu,S,Pd kembali di berhentikan dari  Jabatan Ketua,Karena terbukti melakukan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu,berdasarkan putusan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu,No.105-PKE-DKPP/X/2020.

Sehinggah kembali dilaksanakan pergantian  jabatan ketua Bawaslu Nias Selatan,dan Berdasarkan hasil Pleno,Harapan Bawaulu,SE.,MM.terpilih sebagai ketua Bawaslu Nias Selatan Tahun 2020-2023.

Kasus terbanyak pelanggaran kode etik Pengawas Pemilu se Sumatera Utara adalah Bawaslu Nias Selatan,berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP), hal ini akibat oknum Pengawas Pemilu yang tidak Profesional,berintegritas, Kapabilitas dan tidak Indenpenden, dalam melaksanakan tupoksinya. sehingga dampaknya melanggar Sumpah dan Janji.berbagai putusan DKPP mulai dari peringatan, peringatan keras, serta pemberhentian dari Jabatan Ketua Bawaslu Nias Selatan, hal ini tidak memberi efek jera., hal ini juga sebagai mana di paparkan oleh Komisioner Bawaslu Sumatera Utara,Suhadi Sukendar Situmorang, Koordinator Divisi Pengawasan."Bawslu Nias Selatan terbanyak aduan di DKPP"

Nias Selatan terbanyak aduan ke DKPP dan 3 (tiga) kali melakukan pergantian Jabatan Ketua,Akibat melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.hal ini tantangan dalam menyongsong  PEMILU dan PILKADA serentak Tahun 2024.

Salah seorang Dosen Universitas Nias Raya (UNIRAYA),Tobias Duha S.Kom,.M.Kom.Mengungkapkan kejadian  ini, Merupakan Evaluasi untuk Bawaslu RI,dalam Merekrut Pengawas Pemilu Kedepan,dan masukan Ke DKPP,dalam memberikan saksi tegas,kepada setiap Orang yang terbukti melakukan Pelanggaran Kode etik Pemilu, sehinggah dapat meminimalisir Potensi Kecurangan dan Pelanggaran PEMILU dan PILKADA,di wilayah Kabupaten Nias Selatan


Penulis:Yakobo Duha,S.Pd

Pemantau Pemilu"Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Nias Selatan.

Minggu, 16 Mei 2021

Sejumlah Tokoh Bawomataluo di Jakarta Mendorong Desa Bawomataluo Jadi Desa Warisan Dunia


BeritaNias.Com
, Jakarta - Sejumlah tokoh senior dan tokoh muda desa Bawomataluo menggelar pertemuan untuk membahas perkembangan sosial dan budaya di desa Bawomataluo. Jakarta, Sabtu (15/5/21) 

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir tokoh senior desa Bawomataluo Hakim Tinggi PTTUN Pdt. Dr. Disiplin F. Manao, SH. MH, Hakim Agung Mahkamah Agung RI Brigadir Jendral TNI (Purn) Hidayat Manao, SH. MH, Dr. (Cand) Henkie Yusuf Wau, SH. MH, mantan Sekda Nias Selatan, Polozidulu Nehe,  pengusaha di Jakarta, Kolonel TNI (Purn) Yustitus Zagoto, Drs. Anton Anotona Zagoto pengusaha di Jakarta, Assaf Manao pengusaha di Jakarta dan Teruna Wau selaku Kades Bawomataluo. Kemudian juga dihadiri oleh tokoh muda Bawomataluo Wadiran Zagoto, Hendrikus Zagoto, Situasi Wau, Rikardus Sihura, Ilwan Nehe, Panius Zagoto, Irving Zagoto, Julius Buulolo. 

Pertemuan yang berlangsung di kawasan Jln. Pramuka Jakarta Timur, yang dipimpin langsung oleh Anton Anotona Zagoto dari awal sampai akhir puncak acara. 

Dalam keterangannya terkait perkembangan desa Bawomataluo, Teruna Wau selaku kepala desa  menyampaikan bahwa pemerintahan desa berjalan dengan baik sesuai aturan. 

" Pemerintahan desa selama ini berjalan dengan baik, terlebih dengan program-program desa yang sudah berjalan selama ini. Misalnya saja pembukaan badan jalan dari Desa Hilisalawa - Desa Bawomataluo sudah tahap dalam eksekusi, dan program-program lainnya sedang dalam tahap perencanaan salah satunya pembebasan lahan tempat pemakaman umum" ujar Teruna Wau, Jakarta (15/5/21) 

Ia melanjutkan bahwa, Bawomataluo harus kembali dengan nilai-nilai leluhurnya terlebih desa Bawomataluo yang dua tahun lalu sudah dinobatkan Desa Warisan Budaya Nasional dan sekarang dalam progres untuk dinobatkan sebagai Desa Warisan Dunia (World Heritage Village)

" Desa Bawomataluo” sudah lama menjadi ini icon Kepulauan Nias, maka sudah seharusnya Bawomataluo ini kembali dengan keoriginalnya, kembali ke nilai-nilai leluhurnya terlebih bila Desa Bawomataluo akan dinobatkan sebagai Desa Warisan Dunia (World Heritage Village), maka tanggung jawab ini akan semakin besar suka tidak suka kita harus bergotong royong untuk membawa desa kearah lebih baik lagi" Tuturnya.

Teruna Wau yang juga disapa Ama Gersom Wau berharap agar masyarakat Bawomataluo yang berdomisili diluar Nias untuk tidak jenuh memberikan solusi dan kritik untuk pemerintahan desa. 

"Secara pribadi dan/atau mewakili dari aparat desa,  meminta agar semua warga Bawomataluo yang berdomisili diluar Nias untuk tidak jemu-jemu memberikan kritik dan saran konstruksif untuk pemerintahan Desa Bawomataluo ke arah yang lebih baik lagi" Tutup Teruna Wau. 

Ditempat yang sama, Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao S.H., M.H Sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan juga tokoh senior desa Bawomataluo menyampaikan bahwa Kades sebagai pimpinan desa harus bijaksana dalam memimpin.

" Kades ini sebagai pimpinan desa tanggung jawabnya sangat besar maka harus memimpin dengan bijaksana, terlebih perannya sebagai Administrator dan Eksekutor harus mampu membuat terobosan-terobosan baru" Kata Hidayat Manao

Hakim Agung Mahkamah Agung RI ini melanjutkan agar post-post peninggalan sejarah di Desa Bawomataluo untuk dilabelkan sejarah singkat. 

" Salah satu kekurangan kita ada soal sejarah dipost-post wisata. Harusnya bisa dilabelkan tulisan sejarah singkat di post-post peninggalan sejarah tersebut untuk memudahkan pemahaman wisatawan dan harus memiliki ikon costum bawomataluo yang seragam" Pungkasnya

Lebih lanjut, ia, Hidayat Manao menyampaikan agar evaluasi dan membangun pelayan publik dengan baik di Bawomataluo

" Hal dasar yang harus dibenahi soal pelayanan publik, kemudian soal kebutuhan air warga kalau boleh masing-masing rumah dapat akses air dengan mudah dan juga memperdayakan pemuda-pemuda desa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan desa" Tegasnya. 

Pdt. Dr. Disiplin F. Manao, SH. MH., D. Th selaku Hakim Tinggi PTTUN yang juga merupakan tokoh senior Desa Bawomataluo menyampaikan pandangannya terkait desa kelahirannya. 

Menurutnya, penetapan Bawomataluo yang akan dijadikan sebagai Desa Warisan Dunia tidaklah mudah dan harus membawa manfaat untuk seluruh warga Desa Bawomataluo.

"Rencana Desa Bawomataluo ini akan dijadikan sebagai Desa Warisan Dunia (World Heritage Village) harus disambut dengan baik dan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Desa Bawomataluo sendiri, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, sampai Provinsi Sumatera Utara bahkan Pemerintahan RI. Memang disadari kalau itu terjadi akan menjadi kebanggaan tersendiri, namun ini tidak mudah, membutuhkan komitmen, kesungguhan dan pengorbanan semua pihak. Secara pribadi mengharapkan agar anugerah Desa Warisan Dunia tersebut tidak hanya sebatas label dan sertifikat saja tetapi ini lebih kepada esensinya, manfaat dan faedahnya harus bisa dirasakan oleh seluruh warga, baik secara ekonomi, sosial, budaya. Penting dibangun komunikasi dan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan sehingga akan tercipta koloborasi dan kerja sama untuk kepentingan umum.    " Ucap Disiplin F. Manao

Ia melanjutkan agar sambil menata dan membenahi objek wisata yang ada supaya lebih bersih, asri, lebih aman, perlu juga dimunculkan terobosan baru dengan membuka wisata-wisata baru, seperti objek wisata air terjun di Yogi, “ Namo Sifelendrua”, 

"Tidaklah cukup hanya dengan objek wisata yang sudah berjalan selama ini, bukan hanya lompat batu, tari perang dan lainnya, digali kembali budaya-budaya yang mulai hilang dan harus membuat objek-objek wisata baru lainnya" Paparnya. 

Lebih lanjut, ia memaparkan 7 point untuk Desa Bawomataluo lebih maju lagi kedepan, yaitu : peningkatan Aksestabilitas dengan baik, membukan objek-objek wisata baru, dukungan dari semua warga atau persatuan, keamanan yang harus terjamin dengan baik, peningkatan telekomunikasi standar Nasional, kebersihan desa, dan terahkir membangun koneksitas dengan desa-desa lainnya.

Lebih lanjut dipaparkan, “ tiga prinsip dalam membangun desa periwisata, sebagai berikut : Pertama Layak secara ekonomi Artinya, prinsip pembangunan harus memberikan nilai manfaat ekonomi yang berarti bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; Kedua Berwawasan lingkungan, artinya Menekankan proses pembangunan yang tanggap dan memperhatikan upaya-upaya pelestarian lingkungan, baik alam maupun budaya. Pembangunan pariwisata juga harus seminimal mungkin menekan dampak negatif yang menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi; dan Ketiga Dapat diterima secara sosial, artinya menekankan bahwa proses pembangunan pariwisata harus dapat diterima secara sosial, di mana upaya-upaya pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat”. tutupnya.

Segera di Buka, Berikut Jadwal Seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2021


BeritaNias.Com
- Penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2021 melalui portal resmi sistem pendaftaran terintegrasi SSCN segera di umumkan.

Dikutip dari website  sscn.bkn.go.id, SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara merupakan situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik pusat maupun daerah.

SSCASN sendiri dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Nasional. Lowongan ASN tahun 2021 sebanyak 1.275.384, yang terdiri dari PPPK Guru dan non-Guru.

Berikut Jadwal Seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2021

1. Pengumuman Seleksi - 30 Mei s.d. 13 Juni 2021

2. Pendaftaran Seleksi - 31 Mei s.d. 21 Juni 2021

3. Seleksi Administrasi dan Pengumuman Hasilnya - 1 Juni s.d. 30 Juni 2021

4. Masa Sanggah - 1 Juli s.d. 11 Juli 2021

5. Pelaksanaan SKD CPNS (CAT BKN) - Juli s.d. September 2021

6. Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru (CAT BKN) - Juli s.d. September 2021 (setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi)

7. Seleksi Kompetensi PPPK Guru (CBT Kemendikbud)

Tes 1: Agustus 2021

Tes 2: Oktober 2021

Tes 3: Desember 2021

8. Pelaksanaan SKB CPNS - September s.d. Oktober 2021

9. Pengumuman Akhir dan Masa Sanggah - November 2021

10. Penetapan NIP CPNS/Nomor Induk PPPK - Desember 2021

Mekanisme seleksi PPPK Guru sebagaimana jadwal tersebut akan diatur kemudian yang akan dijelaskan dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian Negara (waktu akan diinformasikan kemudian).

Berikut sejumlah ketentuan umum yang harus dipenuhi oleh pelamar CPNS dan PPPK: 

Ketentuan Umum CPNS

1. Setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar.

2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran:

- Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

- Dokter Pendidik Klinis;

- Dosen, Peneliti dan Perekasaya, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).

3. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.

4. Pelamar tidak pernah diberhentikan:

- dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS;

- dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI;

- dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara RI;

- tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara RI.

6. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis.

7. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan.

8. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

9. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

10. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.

Formasi Khusus CPNS:

- Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian” (Cumlaude), Jumlah: sesuai kebutuhan

- Penyandang Disabilitas, Jumlah: minimal 2% dari formasi

- Diaspora, Jumlah: sesuai kebutuhan

Ketentuan Umum PPPK

1. Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.

3. Pelamar tidak pernah diberhentikan:

- dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS/PPPK;

- dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI;

- dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara RI;

- tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

4. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis.

5. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan.

6. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku.

7. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

8. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.

9. Persyaratan minimal 3 (tahun) berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar.

Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :

- Minimal Jabatan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah;

- Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta / Lembaga swadaya nonPemerintah / Yayasan;

Tidak boleh bertentangan dengan Sistem Merit.

Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN.

2. Guru Honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbud.

3. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbud.

4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud.

Jumat, 30 April 2021

Serah Terima Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan


BeritaNias.Com
, Nias Selatan - Serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, Dr.Hilarius Duha, SH,.MH. - Firman Giawa, SH,.MH. dengan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Nias Selatan, Ir Ikhtiar Duha, MM. terlaksana dengan aman, tertib dan lancar di Aula Kantor Bupati.

Acara Sertijab di awali dengan pembacaan berita acara oleh kepala bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Nias selatan, Yohanes Meiratalsan Nehe, SSTP.,M.Ec.Dev selanjutnya penandatangan berita acara antara Plh.Bupati Nias Selatan dengan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan.

Dilanjutkan Penyerahan dokumen memori serah terima jabatan dari Plh. Bupati kepada Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan.

Dalam Sambutan Plh. Bupati sekaligus sebagai Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan Ikhtiar Duha Menyatakan selama 4 hari menjalankan tugas sebagai Plh. Bupati Nias Selatan berdasarkan Radiogram Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 April 2021 telah di laksanakan dengan baik.

Melalui sertijab Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha Mengucapkan terima kasih kepada Plh. Bupati yang telah mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas sehingga bisa berjalan dengan baik, kami juga Mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, Forkopimda, kepala OPD, ASN, dan Seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya Pemilu dengan baik, aman, dan tertib hingga terlaksananya pelantikan.

Acara Sertijab di hadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Periode 2021-2026. SekDa Ikhtiar Duha, Ketua DPRD Elisati Halawa, Danlanal Nias Letkol Laut (p) Antonius Hendro Prasetyo, Kapolres Nias Selatan AKBP Arke Furman Ambat, Dandim 0213 Nias di wakili Danramil 12 Telukdalam Mayor Inf. Hatianus Zega, Kajari Rindang Onasis, serta kepala OPD, Camat dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kab. Nias Selatan.

Kamis, 29 April 2021

Yason Zai: Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Periode 2021 - 2026


BeritaNias.Com
, Nias Selatan - Kepala Daerah hasil pemilu kada tahun 2020, khususnya di Kepulauan Nias belum lama ini sudah di lantik oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Namun polemik muncul terkait tafsir UU nomor 23 tahun 2014 dan UU no. 10 tahun 2016, sebagian menafsirkan jabatan Kepala Daerah yang dilantik hanya sampai tahun 2024 karena pada tahun tersebut akan dilakukan pilkada serentak dan tafsir lain mengatakan Kepala daerah yang dilantik sampai pada tahun 2026.

Yasoaro Zai yang akrab di sapa Yason Zai, Kasubdit Fasilitas KDH dan DPRD Dirjend OTDA Kementrian Dalam Negeri mengatakan kepada BeritaNias.Com  “Masa Jabatan KDH/WKDH Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 acuannya adalah SK Pengangkatan, dan hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 UU 23/2014 adalah 5 tahun, dan Pasal tersebut sampai saat ini belum ada perubahan

"Dan apabila masa jabatan tidak sampai lima tahun yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk masa jabatan lima tahun”, tegas Yason Zai

Terkait rencana pemerintah untuk melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024, maka harus ada kesepakatan bersama, baik pemerintah maupun lembaga Legistalif dan pihak2 terkait lainnya melalui mekanisme perubahan regulasi yang ada, tambah Yason Zai

“Semoga penjelasan ini, bisa mengakhiri simpang siur terkait polemik masa jabatan Kada, lebih dari pada itu, sebagai masyarakat Nias, berharap Kepala Daerah yang barusan di lantik bisa memegang teguh amanah dan kepercayaan masyarakat, lakukan tugas dengan penuh tanggung jawab” sambung Yason Zai mengakhiri pembicaraan.


Pengunjung Seminggu Terakhir

LOWONGAN PEKERJAAN

Dibutuhkan Wartawan BeritaNias.Com
Silahkan Email Lamaran Anda
CV Anda ke redaksi.

Email ke: kabarnias@gmail.com
index