Ampres biasanya menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut sebuah rancangan undang-undang (RUU) antara pemerintah dan DPR.
Dari informasi yang diperoleh Nias Online, dalam Ampres itu, Provinsi Kepulauan Nias berada di urutan 59 dari 65 calon DOB. Ampres tersebut ditandatangani pada 2 Desember 2013.
Meski begitu, seperti diungkapkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Jum’at (17/1/2014), proses untuk mewujudkan DOB-DOB baru itu masih panjang.
Sebab, Kemendagri tetap akan melakukan uji kelayakan untuk mengetahui kesiapan daerah yang telah diajukan itu. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
“Jadi, walaupun Ampres sudah keluar, prosesnya masih panjang,” kata Gamawan.
Selain itu, pemerintah juga masih memrioritaskan pembahasan empat calon DOB dari total 19 calon DOB yang diajukan pada gelombang pertama oleh DPR.
“4 DOB itu diprioritaskan. Setelah itu, baru bahas 65 DOB itu,” jelas mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
Keempat daerah itu adalah Buton Selatan dan Buton Tengah yang dimekarkan dari Kabupaten Buton, Muna Barat dan Kota Raha yang dimekarkan dari Kabupaten Muna.
Sumber: NiasOnline
