Jakarta, – Pernyataan Presiden SBY yang menyindir Gubernur Jokowi soal
macet tanpa terlebih dahulu menjelaskan kontribusi pemerintah pusat dalam
pembangunan infrastruktur Daerah Khusus
Ibukota (DKI) Jakarta, merendahkan wibawa jabatan Presiden RI.
“Tindakan SBY yang
mendegradasi wibawa Presiden RI, harus diakhiri, dengan menjelaskan kontribusi pusat
kepada DKI. Jika tidak, wibawa jabatan Presiden RI semakin jatuh,” tegas Syafti
Hidayat, Ketua Forum Masyarakat Antikorupsi Nusantara (Formantara) di Jakarta
Senin 11/11.
Syafti mengatakan,
tindakan SBY yang sudah berkali-kali merendahkan wibawa jabatan presiden, harus
segera diakhiri. Janji-janji yang diralat sendiri, juga merendahkan jabatan presiden.
Sikap demikian tidak mendidik masyarakat, maka SBY perlu segera koreksi.
Adalah SBY sendiri
yang mengatakan indentitas Bunda Putri segera diungkap dalam satu dua hari,
tetapi kemudian diralat. SBY menyuruh dan mengijinkan beberapa menteri
mengikuti Konvensi Demokrat, setelah konvensi meminta mengundurkan diri, tetapi
kemudian disuruh bekerja.
Sekembali dari
lawatan luar negeri, SBY “pura-pura” soal daging sapi yang membubung tinggi dan
menilai para menteri tidak mempunyai kepekaan, tetapi sampai sekarang harga daging
sapi tak kunjung turun.
“Supaya masyarakat
jangan menduga sindiriran SBY kepada Jokowi hanya karena calon yang didukung
SBY justru kalah dalam pemilihan Gubernur DKI, lebih baik SBY menjelaskan
konstribusi pusat dalam pembangunan DKI Jakarta,” katanya.
Syafti mengatakan
demikian, SBY sudah 9 tahun menjadi presiden, sejak jaman Sutiyoso dan Fauzi
Wibowo. “Selama 9 tahun ini ke mana saja? Kenapa baru sekarang bicara kemaceten?
Ini hanya bisa dijawab SBY sendiri.”
Masyarakat juga
bisa menduga-duga, jangan-jangan “serangan” SBY kepada Jokowi, karena karena
elektabilitas Jokowi mengalahkan keseluruhan elektabilitas total peserta Konvensi
Demokrat. Supaya masyarakat jangan beropini lebih jauh, SBY harus menjelaskan
pernyataan.
Masyarakat menanti
penjelasan kontribusi pusat kepada DKI. Jika ada kontribusi yang tidak
dilaksanakan DKI Jakarta dengan benar, maka SBY bisa menegur dan bisa memberi
solusi. “Bicara seperti bukan orang berpendidikan, kan jadi lucu,” tegas Syafti
Hidayat. (RJ)
