Secara sederhana, ‘Money Politic’ (politik uang) yaitu sebuah proses didalam politik yang membeli suara rakyat atau pemilih dengan cara memberikan sejumlah uang. Proses ini sering dikenali oleh masyarakat dengan istilah ‘serangan fajar’. Seorang Caleg atau Calon Kada, tidak memfokuskan kegiatan pada program pembangunan masyarakat wilayah tempatnya dipilih tetapi fokus untuk merumuskan bagaimana agar bisa memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dan meminta mereka untuk memilihnya. Hal seperti ini kadang diikuti dengan ‘kampanye hitam’ kepada kepada lawan-lawan politiknya.
‘Money Politik’ akan tumbuh subur dan bisa dengan leluasa dilakukan pada masyarakat yang masih belum cukup informasi tentang Pendidikan politik, biasanya masyarakat seperti ini ditandai dengan tingkat Pendidikan yang rendah, jauh dari pusat-pusat informasi dan berada di daerah-daerah terpencil. Untuk masyarakat metropolitan seperti Jakarta, ‘money politic’ sudah mulai mengalami gradasi karena masyarakat sangat memahami mengenai dampak negatif dari sebuah pilihan politik.
Pelaku-pelaku ‘money politic’ biasanya hanya menjadikan masyarakat sebagai alat politik praktis untuk mendapatkan ‘suara pemilih’ dan setelah pesta demokrasi berlalu, para pelaku politik bisa saja melupakan rakyat karena menganggap sudah membayar.
Berbeda dengan ‘Cost Politic’ atau dana politik. Perbedaannya sangat signifikan dengan ‘money politic’. ‘Cost Politik’ atau dana politik adalah dana wajib yang harus dianggarkan Pelaku Politik yang digunakan untuk membeli spanduk, poster, baju kampanya, bendera kampanye dan bahkan untuk mebuat iklan di media massa atau TV sekalipun. Hal ini diperuntukkan untuk mendekatkan informasi mengenai misi dan visi calon-calon kepala daerah, atau calon-calon presiden kepada raryat dengan harapan rakyat dapat memilih mereka. Juga Para Caleg, membutuhkan Dana Politik untuk membuat terobosan dan memberi manfaat kepada masyarakat, misalnya, menyediakan ambulance gratis, memfasilitasi pendidikan singkat untuk masyarakat berupa kegiatan pelatihan, juga bisa berupa subsidi pendidikan.
Sehingga pemahaman antara money politics (politik uang) dan political cost (dana politik) harus benar-benar dibedakan agar nantinya tidak lagi menjadi persepsi yang salah yang jika tidak dibenarkan akan berterima dengan sangat dan bisa menjadi mitos. Sehingga sangat penting untuk membedakan antara politik uang dengan dana politik agar tidak ada lagi kesalahpahaman akan pemaknaan kepada kedua istilah diatas.
Menyadari bahwa masyarakat Indonesia masih awam tentang Politik dan para pelaku Politik, sehingga sering ada anggapan bahwa menjadi Politisi berarti siap melakukan ‘money politic’, dan masyarakat secara tidak sengaja menggiring kondisi ini untuk terjadi. Tugas setiap kita yang memahami akan hal ini adalah, memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat yang bisa kita jangkau, sehingga Politisi yang sedang berjuang dan sungguh2 menyiapkan ‘Cost Politic’ agar dibedakan oleh masyarakat dan diberi peluang dan kepercayaan.
Akhir kata, sebagai pemerhati kegiatan Politik, kami menghimbau agar seluruh masyarakat dapat mensukseskan Pesta Demokrasi 2014, baik Pileg maupun Pilpres. AYO MEMILIH dan MEMILIH UNTUK INDONESIA.
Dra. Herlina Gea, M.Si
(Ketua Departemen Pemuda Olahraga dan Peranan Perempuan Himpunan Masyarakat Nias Indonesia - POPP HIMNI)
